Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid saat memimpin pertemuan dengan otoritas BUMN di Sorong, Papua, Jumat (25/7/2025). Foto: Husen/vel

PARLEMENTARIA, Sorong - Kebijakan hilirisasi pada sumber daya alam berupa mineral akan memperkuat industri pengolahan di dalam negeri. Ada banyak nilai tambah yang didapat Indonesia dengan kebijakan ini.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid, saat memberi sambutan pembuka dalam pertemuan dengan otoritas BUMN di Sorong, Papua, Jumat (25/7/2025). "Kebijakan hilirisasi mineral yang kita dorong, seperti larangan ekspor bijih nikel, adalah langkah progresif untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan industri pengolahan di dalam negeri."

Nurdin mengatakan, kawasan timur Indonesia merupakan gudang kekayaan mineral strategis dunia. Nikel, bauksit, tembaga, dan emas yang terkandung di bumi Indonesia adalah modal besar untuk kemajuan bangsa. Nikel, misalnya, merupakan bahan baku pembuatan baterai, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kendaran listrik. Dengan mengolah sendiri nikel di dalam begeri, tentu memberi banyak keuntungan dan manfaat besar bagi Indoneesia daripada mengekspornya dalam bentuk bijih nikel atau mineral lainnya.

Pertemuan yang dihadiri pula oleh direksi MIND ID dan PT Antam sebagai perusahaan plat merah yang mengolah sektor pertambangan ini, diharapkan bisa terinfomasikan produksi pertambangan nasional, aksi hilirisasi, dan dampak sosial-lingkungannya bagi masyarakat. "Sedangkan dari MIND ID dan PT Antam, kami ingin mendapatkan informasi terkait akselerasi hilirisasi produk tambang yang berkelanjutan serta memiliki tanggung jawab sosial-lingkungan," kilah Nurdin.

Ditambahkan politisi Partai Golkar itu, di balik potensi besar sumber daya alam, bangsa ini tidak boleh abai terhadap dampak sosial dan lingkungan yang menyertainya. Isu konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, deforestasi, serta pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan masih menjadi catatan penting. 

"Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa pembangunan yang kita kejar adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, tanpa meninggalkan siapa pun di belakang," tandasnya. (mh/aha)